Wamendagri Tekankan Pentingnya Pembangunan Rumah Susun ASN untuk Kesejahteraan dan Pelayanan Publik Optimal
Web Fakta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ribka Haluk, mengungkapkan bahwa pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan bagi para abdi negara. Hal ini juga bertujuan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik di wilayah tersebut. Pembangunan rumah susun yang layak bagi ASN menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan kondisi kerja yang lebih baik dan meningkatkan kinerja para ASN dalam melayani masyarakat.
Ribka Haluk menyampaikan hal tersebut saat meninjau progres pembangunan rumah susun untuk ASN di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, yang terletak di Jalan Sorong Klamono Km 16, Distrik Klaurung, Kota Sorong, pada Jumat (21/11). Dalam kunjungannya, Wamendagri menekankan perlunya kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan rumah susun ini selesai tepat waktu dan sesuai dengan harapan.
Proyek pembangunan rumah susun ini, yang diberi nama Wisma Arunika, memiliki luas bangunan sekitar 2.892,1 meter persegi dan terdiri dari 44 unit hunian yang mampu menampung sekitar 176 orang ASN. Setiap unit rumah memiliki luas 36 meter persegi. Pembangunan rumah susun ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas hunian yang layak bagi para ASN, yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjalankan pemerintahan.
Ribka Haluk juga menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan rumah susun bagi ASN di daerah-daerah otonomi baru (DOB), termasuk di Papua Barat Daya, agar ASN dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini, ia mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan proyek ini dan berharap agar kolaborasi yang terjalin dapat mempercepat proses pembangunan.
Program ini merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Barat Daya yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan ASN. Wamendagri berharap bahwa percepatan pembangunan rumah susun ini dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan efisien, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi ASN.
“Saya berharap percepatan pembangunan rumah susun ini dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan lebih merata di Papua Barat Daya,” ujar Ribka Haluk. Dia juga menekankan pentingnya pembangunan yang tepat waktu dan berkelanjutan agar kebutuhan hunian ASN dapat segera dipenuhi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, melaporkan bahwa saat ini progres pekerjaan pembangunan rumah susun ini sudah mencapai 17 persen untuk tahap persiapan, 36,38 persen untuk pekerjaan struktur, 24,56 persen untuk pekerjaan arsitek, 17,6 persen untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), serta 14,6 persen untuk pekerjaan landscape.
Penjabat Wali Kota Sorong, Bernhard Eduard Rondonuwu, juga menyatakan optimisme terhadap dampak positif dari pembangunan rumah susun ini. Ia mengatakan bahwa proyek ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan infrastruktur di Papua Barat Daya. Bernhard menambahkan bahwa pembangunan rumah susun ini akan menjadi bagian dari upaya besar dalam membangun Papua Barat Daya menjadi wilayah yang maju dan sejahtera.
Dengan adanya proyek pembangunan rumah susun ini, diharapkan ASN di Papua Barat Daya dapat bekerja dengan lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Pemerintah pusat dan daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, sehingga mereka dapat berperan lebih maksimal dalam pembangunan daerah dan negara. Pembangunan rumah susun bagi ASN ini juga menjadi simbol penting dalam upaya menciptakan infrastruktur yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
