Web Fakta – Badan penegak hukum di Amerika Serikat dilaporkan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan penahanan terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan, meskipun tidak ada bukti yang mendukung dugaan tersebut. Dalam laporan yang diterbitkan oleh The Washington Post, disebutkan bahwa AI digunakan sebagai cara pintas untuk menemukan dan menangkap tersangka, meskipun petunjuk yang ada tidak cukup kuat untuk mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam tindak kriminal. Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian terlibat dalam praktik ini, yang mengidentifikasi beberapa orang sebagai tersangka hanya berdasarkan analisis algoritma AI tanpa adanya bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan yang dilaporkan.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa praktik ini sering kali bertentangan dengan pedoman internal yang seharusnya diikuti oleh petugas polisi. Biasanya, kebijakan internal yang ada mengharuskan bahwa setiap penahanan yang dilakukan dengan bantuan AI harus didasarkan pada bukti yang sah dan mendukung temuan tersebut. Namun, dalam sejumlah kasus, petugas penegak hukum tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan penahanan tanpa memverifikasi petunjuk lainnya.
Menurut laporan The Washington Post, sedikitnya delapan orang dilaporkan telah ditahan secara keliru oleh penyidik di Amerika Serikat. Penyebabnya adalah penggunaan teknologi pengenalan wajah yang tidak akurat. Dalam beberapa situasi, penyidik bahkan gagal untuk memeriksa alibi tersangka atau memperhitungkan kesaksian saksi yang ternyata tidak valid. Dalam beberapa kasus lainnya, penyelidik mengabaikan bukti krusial seperti sidik jari dan jejak DNA yang sebenarnya menunjukkan bahwa orang lainlah yang terlibat dalam kejahatan tersebut.
Laporan itu juga menyoroti kenyataan bahwa penyidik dalam beberapa kasus bahkan tidak mempertimbangkan perbedaan mencolok antara penampilan tersangka yang teridentifikasi melalui AI dan gambar yang terekam oleh kamera pengawas. Terkadang, perbedaan fisik yang jelas dalam bentuk tubuh, warna kulit, atau ciri-ciri wajah lain tidak dihiraukan. Keputusan-keputusan seperti ini menambah keraguan tentang akurasi dan efektivitas teknologi AI dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan.
Salah satu contoh yang lebih mengkhawatirkan melibatkan penahanan seorang wanita hamil yang berusia tujuh bulan. Polisi menuduh wanita tersebut melakukan perampasan mobil berdasarkan analisis AI, meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku perampasan mobil itu sedang hamil, sebagaimana yang dialami wanita tersebut. Ini menunjukkan bagaimana alat kecerdasan buatan dapat digunakan secara tidak tepat, menyebabkan ketidakadilan bagi individu yang tidak bersalah.
Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa potensi masalah yang ada jauh lebih luas daripada yang dilaporkan. Pasalnya, penyelidik di AS tidak diwajibkan untuk menyampaikan data atau informasi terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah berbasis AI dalam investigasi mereka. Ini berarti bahwa skala penggunaan teknologi tersebut mungkin jauh lebih besar dari yang diketahui publik. Dalam konteks ini, penggunaan AI yang tidak akurat bisa memperburuk ketidakadilan sistem hukum di Amerika Serikat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kesalahan identifikasi.
Kritik terhadap penggunaan AI oleh lembaga penegak hukum semakin menggema seiring dengan meningkatnya kesadaran akan potensi penyalahgunaan teknologi ini. Banyak pihak yang menyerukan adanya regulasi lebih ketat dalam penggunaan kecerdasan buatan, agar tidak merugikan individu atau kelompok tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Penegakan hukum yang adil harus didasarkan pada bukti yang valid, bukan semata-mata pada prediksi atau hasil analisis algoritma yang belum tentu tepat.
Penelitian ini menciptakan perdebatan tentang bagaimana AI seharusnya digunakan dalam sistem peradilan, dan apakah ada langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang lebih besar di masa depan.
