Web Fakta – Pemerintah Indonesia melalui Desk Pemberantasan Judi Daring telah berhasil memblokir lebih dari 8.000 kata kunci terkait perjudian online yang beredar di platform digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pada periode 4 hingga 20 November 2024, pihaknya berhasil memblokir sebanyak 1.361 kata kunci di platform Google dan 7.252 kata kunci di Meta (Facebook). Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan perjudian daring yang kian marak di Indonesia.
Namun, Meutya Hafid mengakui bahwa proses pemblokiran kata kunci ini tidak berjalan secepat yang diharapkan. Proses ini memerlukan kerja sama yang erat dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar, seperti Google, Meta, dan TikTok, yang memiliki platform dengan jangkauan global. Karena platform-platform tersebut mengikuti pedoman internal masing-masing, maka pemblokiran harus melalui mekanisme yang sesuai dengan kebijakan yang ada di negara asal perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan teknologi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kata kunci yang berkaitan dengan perjudian online tidak lagi muncul bagi pengguna di Indonesia.
Dalam upaya menanggulangi perjudian daring, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) juga telah mengirimkan surat resmi kepada perusahaan-perusahaan teknologi besar, seperti Google, Meta, dan TikTok, untuk meminta mereka mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Meutya Hafid menjelaskan bahwa meskipun perjudian mungkin tidak dianggap ilegal di beberapa negara lain, hal tersebut jelas melanggar hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Kemkomdigi meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa kata kunci yang berkaitan dengan perjudian tidak dapat diakses oleh pengguna yang berada di Indonesia.
Selain itu, Kemkomdigi juga berupaya memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk operator seluler, penyedia layanan internet (ISP), serta perusahaan-perusahaan teknologi. Kolaborasi yang lebih intensif dengan semua pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang mendukung pemberantasan perjudian online di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, yang memimpin langsung Desk Pemberantasan Judi Daring, mengungkapkan bahwa upaya ini merupakan langkah yang sangat penting untuk menanggulangi maraknya perjudian online, yang berdampak pada banyak masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pemberantasan judi daring, menurutnya, tidak hanya melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Agama, BSSN, serta lembaga penegak hukum.
Sejak Desk Pemberantasan Judi Daring dibentuk pada 4 November 2024, berbagai langkah sudah mulai diambil untuk menangani persoalan ini. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang memimpin desk ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai instansi untuk mengatasi masalah perjudian online yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam rapat yang membahas perkembangan desk ini, berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga penegak hukum, turut hadir dan memberikan dukungan untuk memperkuat upaya pemberantasan perjudian online.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan bahwa pemblokiran kata kunci dan situs perjudian dapat terus dilakukan secara efektif. Di antaranya, dengan memperkuat regulasi dan memperluas kerja sama dengan platform digital agar lebih banyak kata kunci dan situs yang terkait dengan perjudian dapat diblokir. Ke depannya, diharapkan upaya ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, dengan mengurangi akses ke perjudian daring yang merugikan.
Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, pemerintah Indonesia melalui Desk Pemberantasan Judi Daring menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi masalah perjudian online. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi diharapkan dapat mempercepat proses pemblokiran, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari konten ilegal.
